SUSI PUDJIASTUTI PIMPIN LANGSUNG PENENGGELAMAN 31 KAPAL PELAKU ILLEGAL FISHING
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sumber : di sini
” Batam… Kakap 2 siap laksanakan. Hitung mundur 10, 9, 8, 7,6,5,4,3,2,1… Ledakan!”, ujar Susi saat mengomandoi penenggelaman kapal di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Senin (22/2).
Pemerintah melalui Satgas 115 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menenggelamkan 31 kapal perikanan pelaku penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di beberapa lokasi yang berbeda.
Penenggelaman pada lima titik penenggelaman kapal dikomandoi langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selaku Komandan Satgas 115 di Kantor KKP Jakarta, pada Senin (22/2) tepat pukul 11.15 WIB dengan cara live streaming.
Lima lokasi penenggelaman kapal pelaku illegal fishing tersebut yaitu
di Pontianak, Kalimantan Barat sebanyak delapan kapal (Vietnam);
Bitung, Sulawesi Utara sebanyak 10 kapal (enam Filipina, empat
Indonesia); Batam, Kepulauan Riau sebanyak 10 kapal (tujuh Malaysia,
tiga Vietnam); Tahuna, Sulawesi Utara sebanyak satu kapal (Filipina) dan
Belawan, Sumatera Utara dua kapal (Malaysia).
Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing tahun 2016. Sumber: di sini
Kegiatan penenggelaman ini, lanjutnya,
dilaksanakan atas dukungan dan kerja sama yang intensif dengan Satgas
115, TNI Angkatan Laut (AL), Kepolisian Republik Indonesia (Polri),
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), Kejaksaan Agung dan
instansi terkait lainnya yang diwujudkan melalui berbagai dukungan.
Penenggelaman ini menambah jumlah kapal
yang sudah ditenggelamkan sejak bulan Oktober 2014 hingga saat ini,
sudah berjumlah 152 kapal yang terdiri dari 50 kapal Vietnam, 43 kapal
Filipina, 21 kapal Thailand, 20 kapal Malaysia, dua kapal Papua Nugini, 1
kapal Tiongkok, 1 kapal belize dan 14 kapal berbendera Indonesia.
Penenggelaman kapal ini dilakukan dengan
mengacu pada Pasal 76A UU Nomor 45/2009 tentang Perubahan Atas UU No
31/2004 tentang Perikanan, yaitu benda dan/atau alat yang digunakan
dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat
dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan
Ketua Pengadilan Negeri. (MD)
Sumber:
Posts
No comments:
Post a Comment