BANG HAJI LULUNG NANTANG AHOK GUGAT HASIL AUDIT BPK KENAPA JUSTRU KALIAN HUJAT ?!

BANG HAJI LULUNG TANTANG AHOK GUGAT HASIL AUDIT BPK KENAPA JUSTRU KALIAN HUJAT ?!

 

 Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung, sumber: jambi.tribunnews

APA DASAR KALIAN MENGHUJAT BANG HAJI LULUNG ?!

Mister Asbun heran deh, kenapa Bapak Abraham Lunggana alias Bang Haji Lulung bisa dianggap berkelit ketika menjawab pertanyaan soal janjinya untuk mengiris telinga apabila Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menggugat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke pengadilan. 

Padahal kan hak beliau menjawab begini :
"Mana? Gue kasih waktu dua hari ke Ahok kok. Kalau lewat dua hari, ya enggak bisa,"?!
Trus dimana salahnya coba ?!
Kenapa kalian bilang Bang Lulung Ngeles, Omongannya nggak bisa dipegang, Kaleng Kosong, dan masih banyak lagi ...
Tau nggak yang kalian lakukan itu Jahat !

Apakah tantangan Bang Haji Lulung bakal mengiris telinganya jika Ahok berani gugat BPK ke pengadilan hanya berlaku 2 hari itu salah ?

Mana dalilnya ? 

Coba tunjukkan kalau emang ada !!! .. 

 Paling-paling kalian cuman mringis kalian kalo disuruh nunjukin dalil hukum nya ?!

Nggak ada kan ?!!!

YANG MENGHUJAT BANG HAJI LULUNG JANGAN-JANGAN NGGAK NGERTI HUKUM 

Mister Asbun tebak kalian yang menghujat dan menghina Bang Haji Lulung itu nggak ngerti hukum ! 

Tau nggak artinya 2 hari ?!

Nih Mr Asbun kasih tau ya, 2 hari itu maksudnya 2 x 24 jam ! 

Coba tanya ke Ke Ketua RT di mana kalian tinggal, 

Tanya soal peraturan yang udah terkenal banget "2 x 24 jam tamu wajib lapor ! 

Itu contoh aturan, ada "wajib" nya biar tertib !!

Kata "Wajib" di aturan itu dibatasin waktu, biar jelas !  

Tantangan juga begitu ... 

Emangnya Bang Haji Lulung nggak punya kerjaan disuruh terus-terusan nungguin Ahok gugat BPK ?
Lah, Bang Haji Lulung kan Anggota Dewan yang terhormat, sibuk, banyak kerjaannya, penting semua, dan itu buat kalian juga ...
Emangnya kalian ... pengangguran, ... kerjaannya cuman mainan fb, twitter, ... 

Nah, kalau tantangan nggak dikasih batas waktu, keenakan Ahok ...
Siapa tau Ahok sebenarnya mau gugat, trus sengaja dilama-lamain ... 

Bisa kesiksa banget kan kalo sampe begitu ?!
Nunggu itu capek tau !!!

Makanya, jangan suka ngehujat, ngehina ... dan kalo belum pinter jangan sok tau !

Sekalian Mister Asbun nasehatin kalian ye, para penghuni dunia maya, 

Jangan sekali-kali, gare-gare kalian benci, trus kalian jadi berlaku kagak sopan dan adil sama yang lebih tua !  Bang Haji Lulung itu udah cukup tua, masak kalian hujat dan ejek begitu ?!

Sakit tau digituin !!!

Lain kali jangan diulangin ya .. dan ingatlah selalu Pesan Bapak Ibu Guru di sekolah :
Hormatilah orang yang lebih tua !!!  

Ok ?!

Phakar Sopan-Santun Dunia Maya,

MISTER ASBUN

*****

Beritanye :
 

Abraham Lunggana alias Lulung berkelit ketika ditanya janjinya untuk mengiris telinga apabila Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menggugat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke pengadilan. "Mana? Gue kasih waktu dua hari ke Ahok kok. Kalau lewat dua hari, ya enggak bisa," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung, di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (16/4/2016).

Saat pertama kali mengungkapkan nazarnya ini di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Kamis (14/4/2016), Lulung sama sekali tidak memberi batas waktu.
Saat itu, dia hanya berjanji bakal mengiris telinganya jika Ahok berani gugat BPK ke pengadilan.
Sementara itu, hari ini Lulung menyampaikan klarifikasinya akan pertanyaan dia ketika di UNJ tersebut.

"Sekarang gue klarifikasi. Nanti kalau kelamaan, dibilang enggak ada kejahatan (dalam pembelian lahan RS Sumber Waras), gue yang mati dong," kata Lulung.

Sementara itu, Ahok sebelumnya mempertanyakan kepastian janji Lulung untuk memotong kupingnya sendiri.

Jika sudah ada kepastian soal janji Lulung tersebut, dia baru akan menggugat hasil audit BPK terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Karena sudah banyak yang janji, (jika) Jokowi jadi presiden, ada yang mau jalan kaki ke Solo. Kagak dilakuin. Yang janji mau gantung di Monas, kagak dilakuin. Yang mau terjun dari Monas juga belum dilakuin," ujar Ahok.

Sebelumnya, BPK menegaskan telah melaksanakan audit terhadap pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada 2014 secara profesional dan sesuai dengan standar pedoman yang berlaku.

BPK menyatakan, audit itu bahkan dilakukan dua kali, yakni audit untuk pemeriksaan atas laporan hasil keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014 dan pemeriksaan investigatif atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan pada 6 Agustus 2015.(Kurnia Sari Aziza, tribunnews.com )

READ MORE - BANG HAJI LULUNG NANTANG AHOK GUGAT HASIL AUDIT BPK KENAPA JUSTRU KALIAN HUJAT ?!

AHOK TANTANG BPK PUBLIKASI VIDEO PEMERIKSAAN DIRINYA

MERASA DIJEBAK, AHOK TANTANG BPK PUBLIKASI VIDEO PEMERIKSAAN DIRINYA

PERTANYAAN BPK TENDENSIUS, AHOK MERASA DIJEBAK

Dalam Video di bawah ini, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab dipanggil Ahok mengungkapkan bahwa dirinya merasa pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan tendensius, sehingga dirinya merasa dijebak.  Oleh sebab itu, supaya fair, dirinya menantang BPK untuk mempublikasikan video pemeriksaan dirinya.



Sumber : Pemprov DKI & Basuki TP (Ahok) - TyoJB

AHOK ADU MULUT DI KANTOR BPK

Sebelumnya, Ahok terlibat adu mulut di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebab tidak diperkenankan merekam proses pemeriksaan.  Basuki Tjahaja Purnama menginginkan pemeriksaan berjalan transparan, oleh sebab itu perlu direkam, namun pihak BPK tidak memperbolehkan hal itu, sehingga sempat terjadi adu mulut.



Sumber : INFOnesia

READ MORE - AHOK TANTANG BPK PUBLIKASI VIDEO PEMERIKSAAN DIRINYA

RIZAL RAMLI : MAFIA PERIKANAN LOBI ISTANA AGAR COPOT SUSI PUDJIASTUTI

RIZAL RAMLI : MAFIA PERIKANAN LOBI ISTANA AGAR COPOT MENTERI SUSI PUDJIASTUTI

Menteri Susi Pudjiastuti memimpin proses penenggelaman kapal pencuri ikan, disaksikan oleh MenKo bidang Kemaritiman Rizal Ramli (kiri) melalui tayangan langsung di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa (5/4/2016), Sumber: Jurnal Politik.com

RIZAL RAMLI : MENTERI SUSI DAPAT PERLAWANAN DARI MAFIA PERIKANAN

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli memuji keberanian Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam memberantas penangkapan ilegal. Bahkan, dia mengaku saat ini Menteri Susi tengah mendapat perlawanan dari para mafia perikanan.

"Tapi saya tahu. Banyak yang tidak suka sama Bu Susi, karena terutama beking dari kapal-kapal yang ditenggelamkan ini, bagian dari mafia perikanan," ujar Rizal di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa (5/4).


PERLAWANAN MAFIA PERIKANAN SUDAH SAMPAI KE ISTANA NEGARA

Mantan Kepala Bulog itu menegaskan perlawanan dari para mafia perikanan ini sudah sampai ke Istana Negara. Atas desakan mafia ini, Menteri Susi pun diisukan bakal dicopot dari jabatannya jelang pergantian pejabat atau reshuffle jilid II.

"Mereka lobi macam-macam, kalau bisa Bu Susi digusur dari kabinet ini," tegas dia.
Menurut dia, sosok Menteri Susi bagaikan api yang siap membakar praktik kotor mafia perikanan dari para nelayan hingga pengusaha perikanan. Untuk itu, kata Rizal, Indonesia tetap butuh Menteri Susi yang berani berantas pencurian ikan ilegal.

"Api kalau digusur malah rugi, Indonesia butuh orang berani untuk melawan ilegal fishing mafia ini," pungkas dia.


JUSUF KALLA KIRIM SURAT PERINGATAN KE MENTERI SUSI SOAL KEBIJAKAN TERKAIT ILLEGAL FISHING

Sebelumnya Wapres Jusuf Kalla sempat mengirimkan surat peringatan kepada Menteri Susi agar mengevaluasi kebijakannya selama ini terkait illegal fishing. Namun Susi menolak permintaan tersebut, dan bersikukuh kebijakan yang ia terapkan tersebut sudah benar serta sudah disetujui oleh Presiden Jokowi.


******  

ISI SURAT WAKIL PRESIDEN JK KEPADA MENTERI SUSI


Wakil presiden Jusuf Kalla melayangkan surat resmi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Surat bertanggal 22 Maret 2016 itu berisi permintaan agar Menteri Susi mengevaluasi kebijakannya terkait upaya mengatasi pencurian ikan di Tanah Air.

Juru bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah, membenarkan adanya surat resmi tersebut. Husain menerangkan, JK menuliskan fakta dan informasi lengkap yang ditemukan saat kunjungan ke Maluku dan Sulawesi Utara.

“Dari hasil kunjungan di Tual dan Bitung, Pak JK mendapat masukan dan menemukan banyak hal,” kata Husain saat dihubungi Tempo pada Senin, 28 Maret 2016.

Menurut Husain, dalam surat tiga halaman itu, JK meminta Susi mengevaluasi kebijakan Kementerian Kelautan, antara lain terkait moratorium kapal asing, pelarangan transshipment, dan pengaturan sertifikasi kapal.

Evaluasi kebijakan itu, kata Husain, perlu dilakukan supaya produksi perikanan kembali normal. Akibat moratorium atau penghentian sementara operasi kapal asing, dia mencontohkan, banyak pengusaha dan pegawai perikanan serta nelayan tidak bekerja.

“Kalau industri enggak jalan, enggak dapat pajak, padahal 80 persen APBN dari pajak. Kemiskinan membuat ekonomi melambat,” tutur Husain. “Pak JK tetap mendukung kebijakan illegal fishing, tapi minta dievaluasi.”

Data lain yang disampaikan Wapres JK, menurut Husain, akibat kebijakan Susi di Ambon, produksi pengolahan ikan hanya 30 persen dari kapasitas. Di Tual, bahkan produksi berhenti sama sekali.  Kemudian terdapat 10.800 orang yang dirumahkan dari total 12.848 orang yang terdata sebagai pekerja di industri pengolahan ikan pada 2014. Nilai ekspor Provinsi Maluku pun menurun dari US$ 173,58 juta pada 2014 menjadi US$ 44,79 juta pada 2015.



MENTERI SUSI MENOLAK PERMINTAAN JUSUF KALLA EVALUASI KEBIJAKANNYA SOAL ILLEGAL FISHING
 

Manteri KKP Susi Pudjiastuti.  Sumber: Liputan6.com

Pada saat dihubungi Tim Tempo di kantornya, Senin, 28 Maret 2015, Menteri Susi Pudjiastuti mengungkapkan, dirinya memastikan tak akan mengevaluasi kebijakan apa pun di sektor perikanan sebagai upaya memerangi pencurian ikan (illegal fishing). Alasannya, peraturan yang dibuatnya itu sudah sejalan dengan beleid yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

“Soal moratorium kapal asing, itu sudah sejalan dengan Perpres tentang Daftar Negatif Investasi sektor perikanan,” kata Susi.

Susi tak berkomentar banyak perihal surat tersebut. Ia mengaku sudah menerimanya sejak pekan lalu. Namun, menurut dia, pemerintah mestinya senada terkait persoalan data.
Menurut Susi, penurunan yang terjadi di Ambon seperti disebut dalam surat Kalla tak beralasan. Sebab, kata Susi, selama ini geliat industri perikanan di Maluku memang tak masif.

“Selama 10 tahun ini, tidak pernah ada ekspor ikan dari Ambon. Kok sekarang bilang ada penurunan?” katanya.

Terkait temuan Wapres Kalla tentang banyaknya unit pengolahan ikan (UPI) yang tidak beroperasi di Bitung, Susi mengatakan bahwa hal itu sudah lama terjadi.  Selama ini, kata Susi, banyak unit pengolahan ikan didirikan di Bitung hanya sebagai pelengkap untuk mendapatkan izin penangkapan ikan.

“Jadi, dulu itu untuk mendapatkan izin kapal menangkap ikan di Indonesia, pihak asing harus bikin UPI sehingga banyak UPI yang sebetulnya bukan dibangun untuk dioperasikan. Banyak UPI sudah jadi dan bertahun-tahun juga tidak operasi karena tujuannya bukan untuk pengolahan,” ucap Susi.

Baca Juga :  Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti Bikin 3.325 Kapal untuk Nelayan 




Sumber :
-  Merdeka.com/ Menko Rizal sebut Mafia Perikanan Lobi Istana Copot Menteri Susi
-  JurnalPolitik.com/ Para Mafia Perikanan sudah masuk Istana negara
-  Jurnal Politik.com/Jusuf Kalla kirimi surat Susi Cuek 

READ MORE - RIZAL RAMLI : MAFIA PERIKANAN LOBI ISTANA AGAR COPOT SUSI PUDJIASTUTI

TEMAN AHOK JANGAN SHOCK BACA PERNYATAAN SESKAB TENTANG WEWENANG REKLAMASI PANTURA JAKARTA INI

TEMAN AHOK JANGAN SHOCK BACA PERNYATAAN SESKAB PRAMONO ANUNG TENTANG WEWENANG REKLAMASI PANTURA JAKARTA INI

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.  Sumber : KabarGue.com

AHOK : DELEGASINYA ADA ... TANYA SETNEG, SESKAB AJA DEH

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya menilai, dirinya punya wewenang untuk menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi. Dia menganggap Gubernur DKI sudah diberi delegasi dari pemerintah pusat. 

Namun, Ahok, sapaan Basuki, enggan untuk merinci pendelegasian yang dia maksud. Dia justru meminta para awak media mengonfirmasi hal itu langsung ke pemerintah pusat.

"Delegasinya itu ada, kamu tanya deh sama mereka. Ada pasalnya, kok. Jangan aku yang ngomong. Wawancara Setneg, Seskab saja deh," ujar Ahok di Balai Kota, Rabu ini.

SESKAB : WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB REKLAMASI PANTURA JAKARTA ADA PADA GUBERNUR DKI

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menekankan, proyek reklamasi pada dasarnya merupakan wewenang pemerintah pusat. Namun, reklamasi di Pantai Utara Jakarta memiliki kekhususan.

Melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 52 Tahun 1995, pemerintah pusat telah mendelegasikan wewenang reklamasi Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lanjutnya.

"Dalam Pasal 4 kepres itu, wewenang dan tanggung jawab reklamasi Pantura Jakarta itu berada pada Gubernur DKI Jakarta," ujar Pramono di kantornya pada Rabu (6/4/2016).

Artinya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memiliki wewenang untuk melaksanakan reklamasi pantai utara Jakarta.

REKLAMASI PANTURA JAKARTA BEDA DENGAN REKLAMASI BALI  

Beda halnya dengan reklamasi Bali. Reklamasi di sana merupakan wewenang pemerintah pusat. Sebabnya, reklamasi di Pulau Dewata itu diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana dikeluarkan pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Sumber :

- BeritaTeratas.com / Simak Pernyataan Sekretaris Kabinet soal Reklamasi Pantura Jakarta

 

READ MORE - TEMAN AHOK JANGAN SHOCK BACA PERNYATAAN SESKAB TENTANG WEWENANG REKLAMASI PANTURA JAKARTA INI

PRESIDEN PKS : FAHRI HAMZAH DIBERHENTIKAN

PRESIDEN PKS SOHIBUL IMAN: FAHRI HAMZAH DIBERHENTIKAN

 

Presiden PKS Sohibul Iman.  Sumber : news.detik.com

Ahkirnya DPP PKS memberi penjelasan mengenai nasib Fahri Hamzah, setelah beberapa hari ini publik memang ramai memperbincangkan nasib Fahri.  Sebelumnya beredar juga surat dari Majelis Tahkim PKS yang memutuskan memberhentikan Fahri.

Baca juga : Fahri Hamzah dipecat PKS ? Kenapa ?

FAHRI HAMZAH DIBERHENTIKAN DARI SEMUA JENJANG KEANGGOTAAN PARTAI

"Majelis Tahkim memutuskan melalui putusan No.02/PUT/MT-PKS/2016 menerima rekomendasi BPDO yaitu memberhentikan Saudara FH dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera," jelas Presiden PKS Sohibul Iman yang dikutip detikcom dari keterangan PKS, Senin (4/4/2016).

Fahri dinilai melanggar AD/ART partai. Sohibul Iman menjelaskan, keputusan itu diambil berdasarkan pada sidang ketiga Majelis Tahkim tanggal 11 Maret 2016, setelah menimbang dan memperhatikan berbagai hal terkait dengan rekomendasi BPDO atas perkara Teradu dan penyikapan Teradu Fahri Hamzah.

"Pada tanggal 20 Maret 2016, Majelis Tahkim menyampaikan putusannya kepada DPTP PKS untuk ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam AD/ART PKS. Selanjutnya, pada tanggal 23 Maret 2016, DPTP melimpahkan kepada DPP PKS untuk menindaklanjuti sebagaimana diatur dalam AD/ART PKS," tutup dia.  (dra/dra)


 ****

DIPECAT PKS INI TANGGAPAN FAHRI HAMZAH 

Presiden PKS Sohibul Iman mengaku telah mengeluarkan surat keputusan (SK) pemberhentian terhadap Fahri Hamzah sebagai kader PKS. SK itu dibuat berdasarkan keputusan Majelis Tahkim yang menyetujui rekomendasi Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO). Apa tanggapan Fahri Hamzah?

Dihubungi berkali-kali melalui telepon seluler, wakil ketua DPR itu tak mengangkat telepon. Namun saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Fahri hanya menjawab singkat.

"Jangan saya ya," tulisnya, Minggu (3/4).

Ketika ditanya apakah sudah menerima surat pemecatan dari DPP PKS, Fahri menyatakan belum. "Belum," tulisnya lagi.

Dalam suatu kesempatan, dia hanya menyebut pergantian posisi jabatan pimpinan DPR tidaklah mudah. "UU mengatur mekanisme pergantian pimpinan DPR oleh partai dengan rinci, di mana penarikan harus disertai oleh alasan yang konstitusional," kata Fahri merujuk pasal 87 UU MD3 ayat (2) huruf d.

CUITAN FAHRI HAMZAH DI TWITTER

Fahri juga pernah curhat melalui akun resmi Twitter-nya, @fahrihamzah. Fahri menyindir tentang sikap santun dan keras.

"Ya Allah Ya Tuhan kami, izinkan aku melawan apa yang aku lihat salah. Meski mereka kuat. Maka tolonglah aku yang lemah," tulis Fahri Hamzah lewat Twitternya, @fahrihamzah dikutip merdeka.com, Selasa (5/1).

Fahri bicara soal kezaliman. Menurut dia, kezaliman hanya suka pada orang-orang yang tunduk padanya dan tak suka dengan tantangan.

"Kezaliman meletakkan diri di atas undang-undang dan senang jika semua tunduk tanpa tantangan," tulis Fahri lagi.

"Kenapa kalian takut dengan kata-kata? Apa salah sebuah logika? Kenapa kau takut dengan gaya? Apakah kau sudah mati gaya? Kenapa kau tak biarkan kami menjadi diri sendiri asalkan kami benar apa adanya?" tulis Fahri.




Sumber :
- News.detik.com
- Merdeka.com/politik/ dipecat pks ini tanggapan fahri hamzah

READ MORE - PRESIDEN PKS : FAHRI HAMZAH DIBERHENTIKAN

MENTERI KELAUTAN & PERIKANAN SUSI PUDJIASTUTI BIKIN 3.325 KAPAL UNTUK NELAYAN

MENTERI KELAUTAN & PERIKANAN SUSI PUDJIASTUTI BIKIN 3.325 KAPAL UNTUK NELAYAN

Ilustrasi Kapal Nelayan.  Sumber: di sini

MENTERI KKP SUSI PUDJIASTUTI SIAPKAN Rp. 2,5 T UNTUK BIKIN 3.325 KAPAL NELAYAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini tengah menyiapkan Rp2,5 triliun untuk membangun 3.325 kapal penangkap ikan beragam ukuran. Kapal-kapal tersebut nantinya akan dibagi-bagikan kepada koperasi nelayan seluruh Indonesia.

SEBAGIAN BESAR KAPAL YANG DIBUAT UKURAN DI BAWAH 10 GT

Dalam rencana awal, kapal yang dibangun berukuran di bawah 5GT sebanyak 1.020 unit, kapal 5 GT sebesar 1.020 unit, kapal berbobot 10 GT sebanyak 1.000 unit, kapal 20 GT sejumlah 250 unit. Selain itu akan dibangun pula 35 unit kapal berukuran 30 GT.

Kemudian ada perubahan komposisi jumlah kapal dengan memperbesar porsi kapal berbobot 5 tonase kotor (GT) dalam proyek tersebut sehingga menjadi di atas 1.020 unit.
Menurut Susi, perubahan porsi itu guna menindaklanjuti permintaan nelayan atas kapal berukuran kecil. Pasalnya, kapal berbobot 5 GT lebih irit operasional dan bahan bakar.

“Kapal yang lebih besar bisa dikurangi menjadi kapal yang lebih kecil. Kapal 30 GT turun 10%, 20 GT turun 20%, 10 GT turun 10%. Semua dialihkan turun ke kapal yang 5 GT,” kata Susi dalam keterangan resmi, Rabu (24/2/2016).

Di sisi lain, ikan sudah bertebaran di dekat pantai sehingga nelayan tidak perlu mengoperasikan kapal berbobot besar untuk melaut lebih jauh. 

“Saat ini cenderung permintaan lebih ke kapal kecil. Kita perlu merevisi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata mantan Presiden Direktur Susi Air ini.

 *****

PROYEK PENGADAAN 3.325 KAPAL MENTERI KKP SUSI PUDJIASTUTI DINILAI LANGKAH MUNDUR 

PROYEK PENGADAAN KAPAL NELAYAN DIANGGAP MENGABAIKAN ASPEK GEOGRAFIS & SOSIOLOGIS

Pelaku perikanan menilai proyek pengadaan 3.325 kapal penangkap ikan mengabaikan aspek geografis perairan dan sosiologis nelayan Indonesia.  Ketua Umum Perkumpulan Pelaku Perikanan Indonesia (PPPI) Happy Simanjuntak mengatakan proyek tersebut lebih menitikberatkan pada pengadaan kapal-kapal kecil berukuran 5 GT-10 GT. Alhasil, kapal bantuan hanya dapat digunakan nelayan untuk melaut di daerah sekitar pantai.

“Saya sangat khawatir dengan sekian ribu kapal-kapal 5 GT dan 10 GT itu. Padahal penangkapan yang kami inginkan itu justru semakin jauh melaut maka hasilnya semakin bagus pula. Menurut saya ini sebagai kemunduran,” katanya saat berbincang dengan Bisnis.com, Senin (14 Maret 2016).

Sebagaimana diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan Rp2,5 triliun untuk membangun 3.325 kapal penangkap ikan beragam ukuran. Kapal-kapal tersebut nantinya akan dibagi-bagikan kepada koperasi nelayan seluruh Indonesia.

Dalam rencana awal, kapal yang dibangun berukuran di bawah 5G sebanyak 1.020 unit, kapal 5 GT sebesar 1.020 unit, kapal berbobot 10 GT sebanyak 1.000 unit), kapal 20 GT sejumlah 250 unit. Selain itu akan dibangun pula 35 unit kapal berukuran 30 GT.

Kementerian yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti itu telah menunjuk PT PAL Indonesia (Persero) sebagai koordinator sekaligus pelaksana tender hingga pengawasan konstruksi kapal. Perusahan pelat merah itulah yang nantinya memilih sekitar 150 perusahaan galangan kapal di Batam, Jakarta, dan Surabaya untuk mengerjakan konstruksi kapal.

Happy Simanjuntak pesimistis 3.325 kapal dapat menggarap perairan Indonesia secara optimal. Secara teoritis, menurut kalkulasinya, seluruh kapal dapat memaksimalkan potensi laut nasional jika melaut bolak-balik 3-4 kali sehari.

“Padahal, jangan salah nelayan kita itu sekali saja melautnya. Tidak ada nelayan yang ke laut bolak-balik tiga sampai empat kali. Ini kan bukan kayak trayek mikrolet,” kata mantan Direktur Pengawasan Sumber Daya KKP ini.

Pemerintah, imbuh Happy, seharusnya memperhitungkan berbagai aspek sebelum membuat kebijakan. Salah satunya lewat kajian lapangan hingga ke berbagai daerah. Jangan sampai, kapal-kapal tersebut justru tidak dapat terutilisasi karena mendapat penolakan dari penerima bantuan.

“Karena yang kita atur ini bukan ikan lho, tapi manusia. Sosiologis nelayan itu seperti apa harus ada kajiannya, mereka tidak bisa dipaksa,” ujarnya. 


Sumber :
-  Jurnal Politik.com / Menteri Susi Bangun 3.325 Kapal untuk Nelayan seluruh Indonesia
-  mtempo.co/ Kapal Menteri Susi dianggap Langkah Mundur

 

READ MORE - MENTERI KELAUTAN & PERIKANAN SUSI PUDJIASTUTI BIKIN 3.325 KAPAL UNTUK NELAYAN

VIDEO : SEEKOR KUCING MENYELAMATKAN 2 ORANG ANAK DARI 2 EKOR BUAYA

VIDEO SEEKOR KUCING MENYELAMATKAN 2 ANAK DARI 2 EKOR BUAYA

KUCING PEMBERANI

Seekor Kucing berhasil Memukul Mundur 2 Ekor Buaya.  Sumber : arketron






Tag :
#KucingPemberani
#KucingHebat
#KucingVSBuaya

READ MORE - VIDEO : SEEKOR KUCING MENYELAMATKAN 2 ORANG ANAK DARI 2 EKOR BUAYA

SURAT KETERANGAN AGUNG PODOMORO LAND SOAL AHOK SEBAGAI KONSULTAN KEUANGAN

SURAT KETERANGAN AGUNG PODOMORO LAND SOAL AHOK SEBAGAI KONSULTAN KEUANGAN

Demi Podomoro Ahok Berdusta ?  Sumber : Kompasiana.com / Perempuan Merah

Sebelumnya, Akun Kompasiana http://www.kompasiana.com/perempuanmerah/ -- berdasar yang tertulis pada surat dari PT. Agung Podomoro Land Tbk (APLN) kepada Chief Operator Officer Kompasiana -- bernama "Teresa Aquino" , kemudian berubah nama menjadi "Dewi Equino" menulis sbb dalam artikelnya :

Publik mulai tahu, pembiaran Ahok terhadap kolusi dan korupsi fasos/fasum taman BMW, masih berkaitan dengan posisi masa lalu Ahok sebagai konsultan keuangan PT Agung Podomoro Land tbk, sekaligus merangkap sebagai konsultan keuangan Gubernur DKI Sutioso pada tahun 2006-2007.

 Inilah Surat Keterangan PT. AGung Podomoro Land Tbk. terkait isu Ahok pernah menjadi konsultan keuangan PT Agung Podomoro Land Tbk.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/perempuanmerah/demi-podomoro-ahok-berdusta_5529aa316ea8342849552d1c

Surat Agung Podomoro Land terkait Artikel Kompasiana berjudul :
Demi Podomoro Ahok Berdusta ?

Dari Surat di atas, jelaslah bahwa : Bapak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok Tidak benar pernah menjadi konsultan keuangan PT. Agung Podomoro land Tbk.


Baca juga : Haji Lulung : Ahok Pasti kalah lawan gue

Sumber :

- Kompasiana.com/perempuan merah/Demi Podomoro Ahok Berdusta ?

READ MORE - SURAT KETERANGAN AGUNG PODOMORO LAND SOAL AHOK SEBAGAI KONSULTAN KEUANGAN

FAHRI HAMZAH DIPECAT DARI PKS ? KENAPA ?!

FAHRI HAMZAH DIPECAT DARI PKS?
MENGAPA ?

Sohibul Iman & Fahri Hamzah, Sumber : di sini & di sini

PRESIDEN PKS MEMBENARKAN MAJELIS TAKHIM DPP PKS MENGELUARKAN SURAT PEMECATAN FAHRI HAMZAH

Presiden PKS, Sohibul Iman menyatakan telah menandatangani surat pemecatan Fahri Hamzah dari keanggotaan di PKS. Pemecatan itu berdasarkan keputusan Majelis Tahkim PKS yang menerima rekomendasi dari Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO).

"Saya selaku Presiden PKS adalah pihak yang berwenang menyampaikan keputusan MT (Majelis Tahkim) tersebut kepada Fahri Hamzah dalam bentuk SK DPP PKS. Saya sudah menandatangani SK DPP tersebut bertanggal 1 April 2016 dan tadi malam saya sudah meminta pihak sekretariat untuk segera mengirimkannya," kata Sohibul melalui pesan singkat kepada merdeka.com, Minggu (3/4).

"Saya akan cek apakah surat tersebut sudah sampai kepada yang bersangkutan atau belum. Karena itu saya belum bisa memberitahu isi SK DPP dan Keputusan MT sebelum jelas surat itu sampai kepada yang bersangkutan," imbuhnya.

 Surat Pemberhentian Fahri Hamzah yang beredar di sosial media.  Sumber: Islam NKRI

Sebelumnya, Sohibul membenarkan, Majelis Tahkim DPP PKS telah mengeluarkan surat pemecatan kepada Fahri Hamzah berdasarkan rekomendasi Badan Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO).

"Bahwa ada keputusan Mahkamah Partai (di PKS disebut Majelis Tahkim atau MT) terkait saudara Fahri Hamzah (FH) itu betul, tapi kami belum mempublikasi keputusan tersebut. Kami berpegang pada taat asas, sebelum dipublikasi keluar kami harus menyampaikan dulu keputusan tersebut kepada yang bersangkutan," ujar mantan wakil ketua DPR ini.

FAHRI HAMZAH SEMPAT DILAPORKAN KE BPDO PKS TERKAIT KASUS PELANGGARAN ETIK

Fahri sebelumnya dilaporkan ke Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO) PKS terkait kasus dugaan pelanggaran etik. Fahri dianggap membela mati-matian Setya Novanto dalam kasus 'Papa Minta Saham'. Sikap legislator asal Nusa Tenggara Barat itu menurut beberapa koleganya telah membuat kegaduhan di internal PKS.

Fahri balik melaporkan dua koleganya, Wasekjen Mardani Ali Sera dan Ketua DPP Al Muzzammil Yusuf atas laporan itu.

HIDAYAT NUR WAHID SEBELUMNYA SEMPAT BANTAH BERITA PEMECATAN FAHRI HAMZAH

Hidayat Nurwahid : Belum ada keputusan Final soal ini.  Sumber : Puteri Malu

Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid dua bulan lalu sempat membantah adanya kabar pemecatan Fahri Hamzah.  Dirinya justru mempertanyakan kabar yang menyebutkan pria yang turut menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI itu dipecat.

"Dari mana Anda menyimpulkan pemecatan? Siapa yang ngasih kabar? Pak Fahri tak pernah menyatakan dipecat, saya kan baca Twitternya juga," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/2/2016).

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR itu menyebutkan, ‎saat ini kasus yang melibatkan Fahri Hamzah di internal partainya masih ditangani Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS.

BPDO, kata Hidayat masih belum menyampaikan putusan final terkait permasalahan Fahri Hamzah.
"Internal partai dalam proses untuk mengkaji masalah ini. Itu proses yang masih berjalan, belum ada keputusan final tentang hal ini," ujarnya.

‎Hidayat kembali menegaskan bahwa isu pemecatan Fahri dari PKS tidak pernah dikeluarkan partainya.  Dirinya pun mengaku masih menjalin komunikasi dengan Fahri dan sempat bertemu dalam acara pernikahan anak anggota majelis syuro PKS.

"‎(komunikasi) Baik-baik saja. Kemarin beliau juga datang ke pernikahan seorang anak anggota majelis syuro partai. Kita juga sahut-sahutan dalam WA, jadi kita baik-baik saja," ucapnya. (Sumber: Tribun.com/Nasional)

FAHRI HAMZAH : AKU BELUM TERIMA SURATNYA

Ketika dikonfirmasi, Fahri mengaku tidak tahu-menahu perihal SK DPP yang mencabut keanggotaannya sebagai kader PKS.

"Aku gak paham. Belum terima suratnya," kata Fahri singkat.

Fahri dilaporkan dewan pimpinan pusat PKS ke BPDO atas dugaan ketidaksiplinan. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mardani Ali Sera sebelumnya mengungkapkan terdapat beberapa kader partainya yang merasa terganggu atas komentar Fahri yang dinilai cenderung membela mantan Ketua DPR Setya Novanto selama tersandung kasus 'Papa minta saham'.

Namun Fahri mengelak dirinya tak disiplin. Fahri mengklaim ia disiplin sebagai anggota Dewan selama 12 tahun terakhir. Dia memperoleh suara tertinggi, 125.083, di Pemilu 2014 dengan daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat.

Selain itu, pelaporan dianggap tidak ada kaitannya dengan aksi 'pasang badan'nya ke bekas Ketua DPR Setya Novanto terkait perkara "Papa Minta Saham". Sebab, isu pelengserannya dari pimpinan DPR telah beredar sejak awal Desember 2014.

Merujuk Pasal 32 ayat 2 dan 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa penyelesaian perselisihan internal dilakukan oleh suatu mahkamah partai atau sebutan lain. Sementara, ayat 5 menerangkan putusan mahkamah partai bersifat final dan mengikat. (Sumber : gen CNNIndonesia.com)


Berita terkait : Presiden PKS : Fahri Hamzah diberhentikan

Sumber :

- Merdeka.com
- NasionalKompas.com
- cnnIndonesia.com/politik
- tribunnews.com 

READ MORE - FAHRI HAMZAH DIPECAT DARI PKS ? KENAPA ?!

CARA MUDAH DAN MURAH MENGUASAI ORANG LAIN

TIPS MUDAH MENGUASAI ORANG BODOH

 

QUOTE IBNU RUSHD :

CARA MURAH & MUDAH MENGUASAI ORANG LAIN

Sumber:
- mikirositik.com

READ MORE - CARA MUDAH DAN MURAH MENGUASAI ORANG LAIN