RIZAL RAMLI : MAFIA PERIKANAN LOBI ISTANA AGAR COPOT SUSI PUDJIASTUTI

RIZAL RAMLI : MAFIA PERIKANAN LOBI ISTANA AGAR COPOT MENTERI SUSI PUDJIASTUTI

Menteri Susi Pudjiastuti memimpin proses penenggelaman kapal pencuri ikan, disaksikan oleh MenKo bidang Kemaritiman Rizal Ramli (kiri) melalui tayangan langsung di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa (5/4/2016), Sumber: Jurnal Politik.com

RIZAL RAMLI : MENTERI SUSI DAPAT PERLAWANAN DARI MAFIA PERIKANAN

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli memuji keberanian Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam memberantas penangkapan ilegal. Bahkan, dia mengaku saat ini Menteri Susi tengah mendapat perlawanan dari para mafia perikanan.

"Tapi saya tahu. Banyak yang tidak suka sama Bu Susi, karena terutama beking dari kapal-kapal yang ditenggelamkan ini, bagian dari mafia perikanan," ujar Rizal di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa (5/4).


PERLAWANAN MAFIA PERIKANAN SUDAH SAMPAI KE ISTANA NEGARA

Mantan Kepala Bulog itu menegaskan perlawanan dari para mafia perikanan ini sudah sampai ke Istana Negara. Atas desakan mafia ini, Menteri Susi pun diisukan bakal dicopot dari jabatannya jelang pergantian pejabat atau reshuffle jilid II.

"Mereka lobi macam-macam, kalau bisa Bu Susi digusur dari kabinet ini," tegas dia.
Menurut dia, sosok Menteri Susi bagaikan api yang siap membakar praktik kotor mafia perikanan dari para nelayan hingga pengusaha perikanan. Untuk itu, kata Rizal, Indonesia tetap butuh Menteri Susi yang berani berantas pencurian ikan ilegal.

"Api kalau digusur malah rugi, Indonesia butuh orang berani untuk melawan ilegal fishing mafia ini," pungkas dia.


JUSUF KALLA KIRIM SURAT PERINGATAN KE MENTERI SUSI SOAL KEBIJAKAN TERKAIT ILLEGAL FISHING

Sebelumnya Wapres Jusuf Kalla sempat mengirimkan surat peringatan kepada Menteri Susi agar mengevaluasi kebijakannya selama ini terkait illegal fishing. Namun Susi menolak permintaan tersebut, dan bersikukuh kebijakan yang ia terapkan tersebut sudah benar serta sudah disetujui oleh Presiden Jokowi.


******  

ISI SURAT WAKIL PRESIDEN JK KEPADA MENTERI SUSI


Wakil presiden Jusuf Kalla melayangkan surat resmi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Surat bertanggal 22 Maret 2016 itu berisi permintaan agar Menteri Susi mengevaluasi kebijakannya terkait upaya mengatasi pencurian ikan di Tanah Air.

Juru bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah, membenarkan adanya surat resmi tersebut. Husain menerangkan, JK menuliskan fakta dan informasi lengkap yang ditemukan saat kunjungan ke Maluku dan Sulawesi Utara.

“Dari hasil kunjungan di Tual dan Bitung, Pak JK mendapat masukan dan menemukan banyak hal,” kata Husain saat dihubungi Tempo pada Senin, 28 Maret 2016.

Menurut Husain, dalam surat tiga halaman itu, JK meminta Susi mengevaluasi kebijakan Kementerian Kelautan, antara lain terkait moratorium kapal asing, pelarangan transshipment, dan pengaturan sertifikasi kapal.

Evaluasi kebijakan itu, kata Husain, perlu dilakukan supaya produksi perikanan kembali normal. Akibat moratorium atau penghentian sementara operasi kapal asing, dia mencontohkan, banyak pengusaha dan pegawai perikanan serta nelayan tidak bekerja.

“Kalau industri enggak jalan, enggak dapat pajak, padahal 80 persen APBN dari pajak. Kemiskinan membuat ekonomi melambat,” tutur Husain. “Pak JK tetap mendukung kebijakan illegal fishing, tapi minta dievaluasi.”

Data lain yang disampaikan Wapres JK, menurut Husain, akibat kebijakan Susi di Ambon, produksi pengolahan ikan hanya 30 persen dari kapasitas. Di Tual, bahkan produksi berhenti sama sekali.  Kemudian terdapat 10.800 orang yang dirumahkan dari total 12.848 orang yang terdata sebagai pekerja di industri pengolahan ikan pada 2014. Nilai ekspor Provinsi Maluku pun menurun dari US$ 173,58 juta pada 2014 menjadi US$ 44,79 juta pada 2015.



MENTERI SUSI MENOLAK PERMINTAAN JUSUF KALLA EVALUASI KEBIJAKANNYA SOAL ILLEGAL FISHING
 

Manteri KKP Susi Pudjiastuti.  Sumber: Liputan6.com

Pada saat dihubungi Tim Tempo di kantornya, Senin, 28 Maret 2015, Menteri Susi Pudjiastuti mengungkapkan, dirinya memastikan tak akan mengevaluasi kebijakan apa pun di sektor perikanan sebagai upaya memerangi pencurian ikan (illegal fishing). Alasannya, peraturan yang dibuatnya itu sudah sejalan dengan beleid yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

“Soal moratorium kapal asing, itu sudah sejalan dengan Perpres tentang Daftar Negatif Investasi sektor perikanan,” kata Susi.

Susi tak berkomentar banyak perihal surat tersebut. Ia mengaku sudah menerimanya sejak pekan lalu. Namun, menurut dia, pemerintah mestinya senada terkait persoalan data.
Menurut Susi, penurunan yang terjadi di Ambon seperti disebut dalam surat Kalla tak beralasan. Sebab, kata Susi, selama ini geliat industri perikanan di Maluku memang tak masif.

“Selama 10 tahun ini, tidak pernah ada ekspor ikan dari Ambon. Kok sekarang bilang ada penurunan?” katanya.

Terkait temuan Wapres Kalla tentang banyaknya unit pengolahan ikan (UPI) yang tidak beroperasi di Bitung, Susi mengatakan bahwa hal itu sudah lama terjadi.  Selama ini, kata Susi, banyak unit pengolahan ikan didirikan di Bitung hanya sebagai pelengkap untuk mendapatkan izin penangkapan ikan.

“Jadi, dulu itu untuk mendapatkan izin kapal menangkap ikan di Indonesia, pihak asing harus bikin UPI sehingga banyak UPI yang sebetulnya bukan dibangun untuk dioperasikan. Banyak UPI sudah jadi dan bertahun-tahun juga tidak operasi karena tujuannya bukan untuk pengolahan,” ucap Susi.

Baca Juga :  Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti Bikin 3.325 Kapal untuk Nelayan 




Sumber :
-  Merdeka.com/ Menko Rizal sebut Mafia Perikanan Lobi Istana Copot Menteri Susi
-  JurnalPolitik.com/ Para Mafia Perikanan sudah masuk Istana negara
-  Jurnal Politik.com/Jusuf Kalla kirimi surat Susi Cuek