RIZAL RAMLI : MAFIA PERIKANAN LOBI ISTANA AGAR COPOT MENTERI SUSI PUDJIASTUTI
Menteri Susi Pudjiastuti memimpin proses
penenggelaman kapal pencuri ikan, disaksikan oleh MenKo bidang Kemaritiman Rizal Ramli (kiri) melalui tayangan
langsung di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa
(5/4/2016), Sumber:
Jurnal Politik.com
RIZAL RAMLI : MENTERI SUSI DAPAT PERLAWANAN DARI MAFIA PERIKANAN
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Rizal Ramli memuji keberanian Menteri Kelautan dan Perikanan
Susi Pudjiastuti
dalam memberantas penangkapan ilegal. Bahkan, dia mengaku saat ini
Menteri Susi tengah mendapat perlawanan dari para mafia perikanan.
"
Tapi saya tahu. Banyak yang tidak suka sama Bu Susi, karena terutama
beking dari kapal-kapal yang ditenggelamkan ini, bagian dari mafia
perikanan," ujar Rizal di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Jakarta, Selasa (5/4).
PERLAWANAN MAFIA PERIKANAN SUDAH SAMPAI KE ISTANA NEGARA
Mantan Kepala Bulog itu menegaskan perlawanan dari para mafia
perikanan ini sudah sampai ke Istana Negara. Atas desakan mafia ini,
Menteri Susi pun diisukan bakal dicopot dari jabatannya jelang
pergantian pejabat atau reshuffle jilid II.
"
Mereka lobi macam-macam, kalau bisa Bu Susi digusur dari kabinet ini," tegas dia.
Menurut dia, sosok Menteri Susi bagaikan api yang siap membakar
praktik kotor mafia perikanan dari para nelayan hingga pengusaha
perikanan. Untuk itu, kata Rizal, Indonesia tetap butuh Menteri Susi
yang berani berantas pencurian ikan ilegal.
"
Api kalau digusur malah rugi, Indonesia butuh orang berani untuk melawan ilegal fishing mafia ini," pungkas dia.
JUSUF KALLA KIRIM SURAT PERINGATAN KE MENTERI SUSI SOAL KEBIJAKAN TERKAIT ILLEGAL FISHING
Sebelumnya Wapres Jusuf Kalla sempat mengirimkan surat peringatan
kepada Menteri Susi agar mengevaluasi kebijakannya selama ini terkait
illegal fishing.
Namun Susi menolak permintaan tersebut, dan bersikukuh kebijakan yang
ia terapkan tersebut sudah benar serta sudah disetujui oleh Presiden
Jokowi.
******
ISI SURAT WAKIL PRESIDEN JK KEPADA MENTERI SUSI
Wakil presiden Jusuf Kalla melayangkan surat resmi kepada Menteri
Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Surat bertanggal 22 Maret 2016
itu berisi permintaan agar Menteri Susi mengevaluasi kebijakannya
terkait upaya mengatasi pencurian ikan di Tanah Air.
Juru bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah, membenarkan
adanya surat resmi tersebut. Husain menerangkan, JK menuliskan fakta dan
informasi lengkap yang ditemukan saat kunjungan ke Maluku dan Sulawesi
Utara.
“
Dari hasil kunjungan di Tual dan Bitung, Pak JK mendapat masukan dan
menemukan banyak hal,” kata Husain saat dihubungi Tempo pada Senin, 28
Maret 2016.
Menurut Husain,
dalam surat tiga halaman itu, JK meminta Susi
mengevaluasi kebijakan Kementerian Kelautan, antara lain terkait
moratorium kapal asing, pelarangan transshipment, dan pengaturan sertifikasi kapal.
Evaluasi kebijakan itu, kata Husain, perlu dilakukan supaya produksi
perikanan kembali normal. Akibat moratorium atau penghentian sementara
operasi kapal asing, dia mencontohkan, banyak pengusaha dan pegawai
perikanan serta nelayan tidak bekerja.
“
Kalau industri enggak jalan, enggak dapat pajak, padahal 80 persen
APBN dari pajak. Kemiskinan membuat ekonomi melambat,” tutur Husain.
“Pak JK tetap mendukung kebijakan
illegal fishing, tapi minta dievaluasi.”
Data lain yang disampaikan Wapres JK, menurut Husain, akibat
kebijakan Susi di Ambon, produksi pengolahan ikan hanya 30 persen dari
kapasitas. Di Tual, bahkan produksi berhenti sama sekali. Kemudian terdapat 10.800 orang yang dirumahkan dari total 12.848
orang yang terdata sebagai pekerja di industri pengolahan ikan pada
2014. Nilai ekspor Provinsi Maluku pun menurun dari US$ 173,58 juta pada
2014 menjadi US$ 44,79 juta pada 2015.
MENTERI SUSI MENOLAK PERMINTAAN JUSUF KALLA EVALUASI KEBIJAKANNYA SOAL ILLEGAL FISHING
Pada saat dihubungi Tim Tempo di kantornya, Senin, 28 Maret
2015, Menteri Susi Pudjiastuti mengungkapkan,
dirinya memastikan tak
akan mengevaluasi kebijakan apa pun di sektor perikanan sebagai upaya
memerangi pencurian ikan (illegal fishing). Alasannya,
peraturan yang dibuatnya itu sudah sejalan dengan beleid yang lebih
tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.
“
Soal moratorium kapal asing, itu sudah sejalan dengan Perpres tentang Daftar Negatif Investasi sektor perikanan,” kata Susi.
Susi tak berkomentar banyak perihal surat tersebut. Ia mengaku sudah
menerimanya sejak pekan lalu. Namun, menurut dia, pemerintah mestinya
senada terkait persoalan data.
Menurut Susi, penurunan yang terjadi di Ambon seperti disebut dalam
surat Kalla tak beralasan. Sebab, kata Susi, selama ini geliat industri
perikanan di Maluku memang tak masif.
“
Selama 10 tahun ini, tidak pernah
ada ekspor ikan dari Ambon. Kok sekarang bilang ada penurunan?”
katanya.
Terkait temuan Wapres Kalla tentang banyaknya unit pengolahan ikan
(UPI) yang tidak beroperasi di Bitung, Susi mengatakan bahwa hal itu
sudah lama terjadi. Selama ini, kata Susi, banyak unit pengolahan ikan didirikan di
Bitung hanya sebagai pelengkap untuk mendapatkan izin penangkapan ikan.
“
Jadi, dulu itu untuk mendapatkan izin kapal menangkap ikan di
Indonesia, pihak asing harus bikin UPI sehingga banyak UPI yang
sebetulnya bukan dibangun untuk dioperasikan. Banyak UPI sudah jadi dan
bertahun-tahun juga tidak operasi karena tujuannya bukan untuk
pengolahan,” ucap Susi.
Baca Juga :
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti Bikin 3.325 Kapal untuk Nelayan
Sumber :
-
Merdeka.com/ Menko Rizal sebut Mafia Perikanan Lobi Istana Copot Menteri Susi
-
JurnalPolitik.com/ Para Mafia Perikanan sudah masuk Istana negara
-
Jurnal Politik.com/Jusuf Kalla kirimi surat Susi Cuek 
Posts
